Oleh: Made Supriatma
Jokowi adalah pecundang terbesar dalam kasus ijazah anaknya, Gibran Rakabuming Raka. Dan, tampaknya dia tahu bahwa kasus ini adalah puncak dari sebuah gunung es. Dia langsung bertemu Prabowo setelah MK mengeluarkan keputusan. Sekalipun menolak gugatan untuk membatalkan hasil Pilpres, sesuatu yang MK tidak lagi memiliki wewenang untuk itu, MK membuat vonis penting: tidak menemukan ijazah Gibran.
Jokowi paham betul bahwa isu ijazah ini bisa melebar kemana-mana. Dia sendiri mengalami bagaimana soal ijazah ini, sebagaimana semua hal dalam politik, adalah soal persepsi. Bahkan bila surga memperlihatkan dia lulus dari UGM, jika persepsi orang sudah terbentuk maka sulit untuk digagalkan lagi.
Saya melihat wawancara Jokowi dengan media menanggapi soal ijazah Gibran ini. Argumennya sama dengan argumen anaknya: jika tidak punya ijazah SMA bagaimana dia bisa lulus S1? Argumen yang lari dari persoalan. Karena bukan lulus S1 yang menjadi persoalan. Tapi soal ijazah. Undang-undang mensyaratkan lulus SMA dan satu-satunya cara untuk membuktikan itu adalah selembar ijazah.
Dan itulah yang menjadi persoalan utama. Itu pula yang menjadi peluru bagi lawan-lawan politik Jokowi untuk menghantamnya. Dalam wawancara dengan media di Solo, Jokowi dengan sikap dingin seorang politisi profesional, berkali-kali menyebut konstitusi. Sementara, dia sendiri tahu — dan mempraktekkan — bahwa konstitusi itu ada bila selaras dengan kepentingannya.
Jokowi adalah, seperti kata seorang pengamat politik, seorang Machiavellis Jawa sejati. Dia percaya bahwa satu-satunya hal yang paling penting dalam poitik adalah kekuasaan. Dan, dia tahu bahwa kekuasaan memungkinkan dia berbuat apa saja. Tujuan dari politik adalah menghimpun kekuasaan sebanyak-banyaknya.
Saya kira, dia juga tahu bahwa ditakuti itu lebih baik daripada dicintai. Namun akan lebih baik lagi bila dia bisa berpura-pura agar dicintai orang banyak sembari memberikan efek takut kepada para elit yang melingkari dirinya.
Dia adalah politisi yang amat canggih dalam berkuasa. Dia memakai hukum untuk melawan hukum. Dia jarang sekali memakai kekerasan untuk menunjukkan kekuasaan dan kekuatan, kecuali untuk mempertontonkan bahwa dirinya mampu kejam.
Paling tidak ada dua hal yang saya catat ketika Jokowi memperlihatkan bahwa dia bisa kejam. Pertama adalah hukuman mati penyelundup narkoba dari Brazil, Rodrigo Gularte. Dia ditembak mati sekalipun menderita kejiwaan, dan sekalipun pemerintah Brazil memohon agar dia tidak dihukum mati.
Yang kedua adalah pembantaian di KM 50, dimana polisi menembak mati beberapa pengawal seorang ulama yang menjadi oposan Jokowi. Saya masih ingat akun saya ini dimatikan karena menyebut nama ulama itu. Karena kebijakan Jokowi juga.
Selain itu, Jokowi nampak sangat halus. Namun dibawah kepemimpinnya, hukum dipakai untuk melawan hukum. Para elit politik takut dan segan padanya. Kasus-kasus korupsi mereka direkam dan dicatat. Kesalahan atau pelanggaran terhadap kepentingan Jokowi akan dibalas dengan pemeriksaan oleh kepolisian, kejaksaan, atau KPK.
Seperti Soeharto, dia juga sangat sopan. Dia memegang teguh etiket sebagai orang Jawa. Namun dibalik itu, dia sangat manipulatif. Itulah keahliannya dan itu pulalah politik dalam pengertiannya. Dia bisa menjadi sangat merakyat sambil tetap memelihara postur sebagai raja Jawa. Bukan secara kebetulan jika sesekali “keratuannya” itu dia perlihatkan di publik. Pada perayaan kemerdekaan 2023, dia memilih mengenakan busana Ageman Songkok Singkepan Ageng yang adalah busana raja-raja Kesunanan Surakarta. Busana itu dikenakan sejak Sunan Amangkurat II.
Sama seperti Soeharto, Jokowi juga tidak tahan untuk minggir dari kekuasaan. Dia juga berpusat pada keluarganya — keinginan berkuasa selamanya seperti raja-raja Jawa (Mataram). Dan, dia menyodorkan anaknya, tidak peduli akan kemampuan anaknya yang terbatas. Diukur dari sisi apapun, Gibran memang tidak ‘up for the job.’
Dan, sebagai Machiavelis sejati, Jokowi berhitung dengan kekuasaan mentah (raw power). Dia membuat persekutuan dengan Prabowo, yang diangkatnya menjadi Menteri Pertahanan pada masa pemerintahannya yang kedua.
Prabowo, yang sekalipun tidak memiliki kemampuan manipulatif seperti Jokowi, adalah juga politisi jenis lain. Kalkulasi politiknya membuatnya memilih Gibran untuk menjadi pasangannya. Dia membutuhkan kekuatan Jokowi untuk mengalahkan lawan-lawannya. Dan benar saja, dia menang telak dalam Pilpres 2024 karena, ya itu tadi, Jokowi.
Saat ini, tampaknya Prabowo menjadi pemenang besar. Dia mendapat banyak. Gibran semakin lemah. Jokowi juga lemah. PSI, partai yang dimiliki oleh keluarga Jokowi (walaupun tidak terang-terangan), sekarang sibuk membela Gibran. Ini akan menguras energi dan kemampuan mereka untuk mengorganisasi dan memobilisasi. Jika Gibran jatuh maka PSI juga akan tenggelam. Jokowi pun akan tenggelam.
Para elit politik yang dulu mendapatkan posisi karena Jokowi sekarang pun mulai bermanuver. Ketua Golkar, Bahlil Lahadalia, sekarang menjadi Menko sementara tetap menjadi menteri ESDM. Posisinya menguat dan itu tentu karena Prabowo.
Kasus Gibran ini menjadi durian runtuh buat Prabowo. Mungkin tidak tepat durian runtuh, karena mungkin juga sudah dipersiapkan sebelumnya. Kasus ini mencuat ketika popularitas Prabowo menurun tajam. Selain mereshuffle kabinet, yang sebenarnya tidak mengubah apapun, Prabowo bisa menghindari dari sorotan publik. Paling tidak untuk sementara waktu — hingga nanti pemerintah kehabisan duit dan terpaksa mengeluarkan kebijakan tidak populer seperti memotong subsidi BBM.
Untuk saat ini, Prabowo bisa bersembunyi sejenak. Jokowi sibuk bertahan. Gibran kebingungan di istana wapres. Dan, para musuh Jokowi dengan garang akan terus menerus melakukan tekanan.
Ada orang bertanya pada saya, apakah posisi Gibran aman? Sejauh ini, Gerindra masih melindunginya. Jubir Gerindra sudah bilang agar soal ini tidak dibesar-besarkan. Seorang politisi Nasdem, anggota DPR dari Papua, Tonny Tesar, kabarnya mengeluarkan surat usulan pemakzulan Gibran. Namun bendahara Partai Nasdem, Ahmad Sahroni (masih ingat orang ini?) mengatakan bahwa surat itu hoax.
Para elit agaknya masih ingin status quo. Mereka tahu bahwa krisis ijazah ini akan berimplikasi luas. Prabowo juga tahu bahwa jika Gibran dimakzulkan maka partai-partai akan bermanuver untuk mengisi posisinya dan itu akan melemahkan koalisi pemerintahannya.
Bahkan PDI-P pun tampaknya tidak terlalu berselera untuk melakukan manuver agar Gibran dipecat. Tidak ada insentif untuk PDI-P untuk melakukan ini. Gibran ada atau tiada, tidak akan memberi keuntungan apapun untuk partai ini. Malah, kehadiran PDI-P barangkali ditunggu oleh Jokowi, PSI, dan pendukung-pendukungnya.
Konflik dengan PDI-P akan selalu menguntungkan Jokowi. Hanya dengan PDI-P dia bisa memainkan manipulasi sebagai ‘korban’ dengan lebih efektif. Dia tidak bisa menjadi korban Prabowo karena Prabowo adalah kolaborator Jokowi dan Gibran. Dan, Gibran adalah tetap bagian sah dari rejim ini.
Namun keadaan masih bisa berubah jika tuntutan dan tekanan “arus bawah” semakin kencang untuk menurunkan Gibran. Para elit mungkin akan “mengabulkan” tuntutan arus bawah. Perlu diingat bahwa “arus bawah” ini kemungkinan juga mereka ciptakan sendiri. Ingat kasus Botok yang konon adalah adidas — anak didik Dasco?.
Jadi, pemakzulan Gibran bisa jadi bukan karena murni desakan dari bawah tetapi karena tuntutan dari bawah itu memberikan perlindungan (cover) kepada elit-elit ini.
Bagaimana dengan kemungkinan Gibran mengundurkan diri? Jika desakan untuk mundur terlalu kuat, mungkin Gibran akan mundur sukarela ketimbang dimakzulkan. Dia bisa ambil paket C dan kemudian maju lagi pada 2029, kalau PSI menjadi partai besar. Adakah kans untuk itu? Dalam politik, semua mungkin. Walau kecil sekali.
Jadi, untuk saat ini, saya kira Prabowo dan para elit disekitarnya memilih status quo. Para elit di luar lingkaran dalam Prabowo memang sudah bermanuver. Mereka mengincar posisi Gibran dan sekaligus kalau tercapai akan membuat pekerjaan di 2029 lebih mudah.
Jokowi akan semakin kurang tidur. Gibran akan semakin kehilangan arah — dan bicaranya makin lemah dan letoy. PSI akan menghabiskan energinya untuk bertahan dan meyakinkan publik bahwa “there is no there, there.”
Terus kita? Saya khususnya akan menjadi penonton yang baik. Tidak ada yang lebih mengasyikan dari menonton kera-kera berkelahi berebut makanan 😛
–FB–